E'XTREEM street

Kompas/Priyambodo

Sebanyak seratus peserta tunanetra dari berbagai daerah mengikuti kompetisi komputer bagi tunanetra di Auditorium BPPT, Jakarta, Kamis (23/11). Keterampilan dan kemampuan menggunakan komputer yang dimiliki para tunanetra ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi mereka untuk memperoleh kesempatan kerja.

JAKARTA, KAMIS — Bagi para penyandang cacat tuna netra atau buta tidak perlu cemas. Masih bisa untuk menggunakan hak pilih. Pasalnya, komisi pemilihan umum (KPU) bakal menyediakan peralatan khusus bagi para penyandang tuna netra yang disebut template.

Hal itu dikatakan anggota KPU Abdul Aziz kepada sejumlah wartawan di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (12/2). Menurutnya, penyediaan peralatan tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang mengharuskan di setiap TPS ada peralatan bagi penyandang cacat. "Undang-undang memang mengamanatkan seperti itu. Makanya setiap TPS akan disediakan," katanya.

Ditanya apakah tidak boros anggaran, Abdul Aziz mengatakan apa yang diputuskan KPU tersebut sesuai dengan amanat undang-undang pemilu sehingga pihak KPU tidak berani membuat kebijakan lain yang tidak diatur.

Apalagi, setelah disampaikan ke DPR juga disetujui. Menurutnya, kesulitan pihak KPU juga dalam melakukan pendataan terhadap penyandang tuna netra. Dengan demikian, tidak bisa melakukan pemetaan TPS mana saja yang ada penyandang tuna netra.

"Kalau dilihat efisiensinya memang boros. Tapi amanat undang-undang seperti itu. Lagi pula, juga tidak ada data berapa banyak penyandang tuna netra dan di daerah mana saja," cetusnya.

Masih menurut Aziz, peralatan yang disediakan khusus penyandang tuna netra tersebut menggunakan huruf braile. Mereka juga akan melakukan pemilihan, tetapi khusus Dewan Perwakilan daerah (DPD) saja.

Sebab, kalau untuk partai formatnya sangat susah sehingga juga akan menyulitkan yang bersangkutan untuk mengenali partai yang diinginkan kemudian memilihnya. Akhirnya, penyandang tuna netra hanya bisa memilih calon DPD.

"Ada alat khususnya, yang terbuat dari kertas mirip plastik. Dan disitu ada huruf braille, yang diraba kalau sesuai dengan pilihannya langsung dicontreng," urainya.

Selain menyediakan alat, penyandang tuna netra tersebut juga akan didampingi seseorang yang dipercaya oleh yang bersangkutan. Petugas KPPS tidak bisa mendampingi," katanya.